Farmasi dan Teori Konstitusi Nusantara: Apoteker sebagai Penjaga Keseimbangan Etis dan Hukum Lokal

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategis apoteker sebagai mediator etis dan hukum dalam sistem hukum plural di Indonesia. Berdasarkan teori Konstitusi Nusantara, apoteker dilihat tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara hukum negara dan hukum adat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis dengan analisis interdisipliner antara ilmu farmasi, hukum tata negara, dan antropologi kesehatan. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi kasus dari komunitas adat di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Hasil dalam penelitian ini, apoteker di wilayah adat menghadapi tumpang tindih norma antara kode etik profesi, hukum negara, dan adat. Peran mereka sebagai perantara memungkinkan komunikasi sensitif budaya, penggunaan aman obat tradisional, serta praktik farmasi berbasis nilai lokal. Sehingga apoteker berperan sebagai jembatan antara layanan kesehatan formal dan pandangan lokal. Studi ini merekomendasikan integrasi wawasan hukum-budaya lokal ke dalam kurikulum farmasi dan kebijakan nasional guna memperkuat kolaborasi dengan otoritas adat dan membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berakar lokal.